Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube
Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn...
Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn 1999 - Youtube Pengertian HAM Menurut UU No.39 Thn...
Published: 04-09-2015
Duration: 8:31
Definition: sd
View: 2951
Like: 8
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 8:31
Definition: sd
View: 2951
Like: 8
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 0
-Tersangka Pencemaran Nama Baik Uji Materiil UU ITE
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (27/9). Permohonan...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (27/9). Permohonan...
Published: 04-10-2016
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 1435
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 1435
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal tersebut disampaikan Pakar...
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan sebagai pemilik. Hal tersebut disampaikan Pakar...
Published: 14-02-2017
Duration: 1:46
Definition: hd
View: 152
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:46
Definition: hd
View: 152
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Pihak Terkait: UU Penodaan Agama Ingkari Jaminan Konstitusional Warga Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada Selasa (28/11) siang. Agenda...
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada Selasa (28/11) siang. Agenda...
Published: 11-12-2017
Duration: 1:3
Definition: sd
View: 16
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:3
Definition: sd
View: 16
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Aturan PHK Bagi Pekerja Berstatus Suami-Istri Dinilai Inkonstitusional
Para pekerja perseorangan mengajukan uji materiil aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003...
Para pekerja perseorangan mengajukan uji materiil aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003...
Published: 07-03-2017
Duration: 0:2
Definition: sd
View: 834
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:2
Definition: sd
View: 834
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Pasal 378
Agoy mbaung.
Agoy mbaung.
Published: 27-02-2017
Duration: 0:48
Definition: hd
View: 150
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:48
Definition: hd
View: 150
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali
Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang...
Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang...
Published: 22-11-2016
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 54
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:2
Definition: hd
View: 54
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Pemerintah: Jaminan 50% dari Pajak Terutang Bukan Persoalan Konstitusionalitas
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak). Sidang perkara yang teregistrasi Nomor...
Published: 16-03-2016
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:53
Definition: hd
View: 69
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
# 21 | PUNK/ANJAL PINDAH RUMAH (UUD 1945 Pasal 34 AYAT 1)
(SATPOL PP KOTA KEDIRI) Gepeng , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang...
(SATPOL PP KOTA KEDIRI) Gepeng , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang...
Published: 01-01-2017
Duration: 2:10
Definition: hd
View: 445
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 3
Duration: 2:10
Definition: hd
View: 445
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 3
Polis tembak penyerang tidak bersenjata?
Polis Perancis menembak mati,seorang lelaki selepas dia dikatakan menyerang anggota polis di sebuah balai polis utara Paris. Polis berkata, peyerang itu bersenjatakan pisau tetapi penduduk...
Polis Perancis menembak mati,seorang lelaki selepas dia dikatakan menyerang anggota polis di sebuah balai polis utara Paris. Polis berkata, peyerang itu bersenjatakan pisau tetapi penduduk...
Published: 08-01-2016
Duration: 0:34
Definition: sd
View: 1164
Like: 1
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:34
Definition: sd
View: 1164
Like: 1
Dislike: 5
Favorite: 0
Comment: 0
[video]Pengangkatan Dibatasi, UU Jabatan Notaris Digugat
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (4/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang...
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (4/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang...
Published: 05-02-2014
Duration: 0:56
Definition: sd
View: 512
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:56
Definition: sd
View: 512
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Dianggap Hilangkan Kebebasan Pemohon, UU KPK Diuji
Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi KTP-el menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Setya Novanto, dkk., tercatat sebagai...
Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi KTP-el menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Setya Novanto, dkk., tercatat sebagai...
Published: 11-12-2017
Duration: 1:9
Definition: hd
View: 26
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:9
Definition: hd
View: 26
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Logo Halal Baru Siap Diluncurkan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan logo halal baru sudah selesai dibuat. Saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan peluncuran."Logo memang...
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan logo halal baru sudah selesai dibuat. Saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan peluncuran."Logo memang...
Published: 22-10-2017
Duration: 2:19
Definition: sd
View: 5
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:19
Definition: sd
View: 5
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Kewajiban Penggunaan E-toll Digugat ke MK
Kewajiban penggunaan e-toll dirasakan memberatkan sehingga membuat seorang warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan...
Kewajiban penggunaan e-toll dirasakan memberatkan sehingga membuat seorang warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan...
Published: 08-12-2017
Duration: 1:54
Definition: hd
View: 29
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:54
Definition: hd
View: 29
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Ahli: Pengosongan Kolom KTP Penganut Kepercayaan Dsikriminatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduan sebagaimana...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduan sebagaimana...
Published: 07-03-2017
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 193
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 193
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 1
-Penghayat Kepercayaan Perbaiki Permohonan Uji Aturan Kolom Agama dalam KTP
Sejumlah warga penganut kepercayaan yang menguji aturan terkait pemuatan kolom agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...
Sejumlah warga penganut kepercayaan yang menguji aturan terkait pemuatan kolom agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...
Published: 09-12-2016
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 1451
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
Duration: 2:2
Definition: hd
View: 1451
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1
-Penganut Kepercayaan Gugat Ketentuan Pengosongan Kolom Agama
Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/11). Para Pemohon yang hadir antara lain...
Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/11). Para Pemohon yang hadir antara lain...
Published: 22-11-2016
Duration: 1:59
Definition: sd
View: 221
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 1:59
Definition: sd
View: 221
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Simalakama Antara Hukum Mati dan Hukum Seumur Hidup
Kita tentu tak asing dengan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Ya, Indonesia mengenal hukuman mati dan penjara sumur hidup yang sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 12 ayat (1) KUHP...
Kita tentu tak asing dengan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Ya, Indonesia mengenal hukuman mati dan penjara sumur hidup yang sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 12 ayat (1) KUHP...
Published: 05-09-2017
Duration: 2:37
Definition: hd
View: 303
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:37
Definition: hd
View: 303
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
-Saksi: Pengosongan Kolom Agama pada KTP Bentuk Diskriminatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5)), Senin...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5)), Senin...
Published: 25-01-2017
Duration: 2:33
Definition: sd
View: 140
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 2:33
Definition: sd
View: 140
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
kritik atas UU Jaminan Fidusia dan Fidusia on Line, diah sulistyani, Juni 2014
Doktor Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum mengritisi UU Jaminan Fidusia dan Fidusia on Line. Doktor bidang Hukum Jaminan Fidusia ini memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan fidusia mendatang.
Doktor Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum mengritisi UU Jaminan Fidusia dan Fidusia on Line. Doktor bidang Hukum Jaminan Fidusia ini memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan fidusia mendatang.
Published: 22-06-2014
Duration: 0:18
Definition: sd
View: 641
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0
Duration: 0:18
Definition: sd
View: 641
Like: 4
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0




















0 comments:
Post a Comment